The 5-Second Trick For reformasi intelijen

The 5-Second Trick For reformasi intelijen

Blog Article

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Fortunately, throughout conversations at the DPR, there were alterations and enhancements, Whilst not all of these experienced develop into much more moderate and accommodated proposals by NGOs. Issues that also needed to be enhanced when this legislation was passed were then challenged in the Constitutional Court docket. And even though, in the end, civil Modern society ‘lost’ in this judicial evaluate lawsuit, this instance exhibits the hope of contributing towards the generation of intelligence that is in step with the rules of democracy and the rule of law adopted by Indonesia.

Still left radical groups: individuals who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.

, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.

Some jurist labeled this like a long lasting precedence underneath the doctrine of faste jurisprudence, which serves a fairly binding electricity. Other jurists However, even now treat these kinds of priority like another precedence, i.e., as not having any binding ability. They merely Use a persuasive pressure of priority. Jurisprudences within the Supreme Court docket as well as the Constitutional Courtroom are posted on-line. Jurisprudences of your Supreme Court which were extensively accepted as permanent jurisprudences can be found on the web as well.

Perlunya penguatan dan transformasi dalam lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi fokus dalam berbagai diskusi dan pertemuan strategis untuk menuju ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika worldwide yang terus berubah.

Pelibatan BIN dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat atau menciptakan vaksin sama sekali tidak mencerminkan agenda reformasi intelijen yang selama ini belum menunjukan progresivitas.

Australian intelligence organizations have many occasions suspected that Indonesian intelligence agencies experienced succeeded in infiltrating the Australian governing administration to recruit superior-stage Australian officials, for example in 1999 where the Australian intelligence agencies performed a hunt for an Australian Formal in Canberra mainly because they were being suspected of currently being a spy for Indonesia's military services intelligence agency is BAIS and it is believed that this Formal is effective close mendapatkan informasi lebih lanjut to the top rated of a specified Canberra policy-generating Office, In accordance with the details under investigation, the BAIS recruit is in a position to deliver very classified information and facts and also assistance form Australian coverage in ways that gain the present political and army power structure in Indonesia, and BAIS thought to share details about this with BIN, Till now the results of these investigations are unfamiliar, and according to resources from Australian Broadcasting Company in 2013, the Australian Formal in Canberra who was spying for BAIS has even now not been found and it seems that the investigation has ended.[19][20][21][22]

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[one]